Bawaslu Kabupaten Bogor Lakukan Pemutakhiran Data Parpol, DPD Partai Golkar: Tak Ada Perubahan Struktur

RADAR JABAR, BOGOR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bogor menyatakan, tidak ada perubahan pengurus mulai dari kecamatan hingga daerah.

Ketua DPD Partai Golkar Wawan Haikal Kurdi menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Bogor mendatangi Kantor DPD Partai Golkar untuk melakukan pemutakhiran data partai politik.

‎"Pertama Bawaslu menyampaikan bahwa menginformasikan terkait susunan kepengurusan DPD partai Golkar, apabila ada perubahan struktur itu harus sebaiknya dirubah," jelas Wawan, pada Rabu (17/12/2025).

Wanhay sapaan akrabnya, menegaskan struktur Partai Golkar tidak ada perubahan struktur mulai dari tingkat kecamatan hingga DPD Kabupaten Bogor.

‎BACA JUGA:Direktur TI BPJS Kesehatan Sapa Peserta JKN di RSUD Jampangkulon Sukabumi

BACA JUGA:Ketua DPRD Bogor Harap Sektor Damkar Babakan Madang 'Tidak Terpakai'

‎"Tapi untuk Golkar tidak ada perubahan struktur DPD Partai Golkar dari mulai DPD sampai tingkat Kecamatan," tegas dia.

Sementara itu, Kordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, pemutakhiran tersebut sesuai dengan instruksi Bawaslu RI.

‎"Partai Golkar ini sebetulnya partai yang ke 8 dihari ini. Sebelumnya juga sudah ke partai-partai lain ditingkat Kabupaten Bogor," kata Irvan.

Dirinya melanjutkan, kegiatan pemutakhiran untuk memastikan terkait restrukturisasi kepengurusan partai politik. Kata dia, pasca pemilu bisa saja terdapat perubahan kepengurusan dalam Partai Politik.

‎"Karena pasca pemilu suka ada yang perubahan pengurus jadi kami memastikan itu data nya kan kalo ada perubahan harus diinput di sistem informasi partai politik (Sipol) akun sipol ini biasanya di pegang oleh DPP masing-masing," jelasnya.

‎BACA JUGA:Sektor Damkar Babakan Madang Mampu Tangani Dua Wilayah

BACA JUGA:Bupati Bogor Sebut Sektor Damkar di Sentul City untuk Cakupan Babakan Madang dan Sekitarnya

‎"Jadi kita memastikan dari data sipol yang untuk pemilu 2024 yang sudah kami miliki ketika ada perubahan maka harus disesuaikan oleh partai masing-masing," tambah Irvan.

Sumber: